Weekly Review: Kita Berpotensi Menjadi 'Enemy of The State'...
Senin , 17/10/2005 07:45 WIB
Weekly Review
Kita Berpotensi Menjadi 'Enemy of The State'...
Penulis: Donny B.U. - detikInet
(Weekly Review). Pengelolaan data yang serampangan, dapat berakibat seseorang berpotensi menjadi 'enemy of the state'. Sebelum bicara Single Identity Number, masyarakat harus kritis terhadap kredibilitas pengelola dan pengelolaan database-nya. Penulis ingin mengajak para pemilik data untuk dapat kritis. Paranoia? It is not paranoia, if they're really after you.
Data
Dalam beberapa minggu belakangan ini kita disuguhi dengan serangkaian pemberitaan tentang salah sasarannya penyaluran dana kompensasi BBM untuk rakyat miskin. Banyak keluarga yang tergolong mampu, bisa turut mendapatkan dana Rp 100 ribu per bulan. Tetapi di sisi lain, keluarga yang jelas-jelas standar kehidupannya tak beranjak jauh dari kitaran garis kemiskinan, tak terjamah oleh pendataan yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).
Baca selanjutnya...
Weekly Review
Kita Berpotensi Menjadi 'Enemy of The State'...
Penulis: Donny B.U. - detikInet
(Weekly Review). Pengelolaan data yang serampangan, dapat berakibat seseorang berpotensi menjadi 'enemy of the state'. Sebelum bicara Single Identity Number, masyarakat harus kritis terhadap kredibilitas pengelola dan pengelolaan database-nya. Penulis ingin mengajak para pemilik data untuk dapat kritis. Paranoia? It is not paranoia, if they're really after you.
Data
Dalam beberapa minggu belakangan ini kita disuguhi dengan serangkaian pemberitaan tentang salah sasarannya penyaluran dana kompensasi BBM untuk rakyat miskin. Banyak keluarga yang tergolong mampu, bisa turut mendapatkan dana Rp 100 ribu per bulan. Tetapi di sisi lain, keluarga yang jelas-jelas standar kehidupannya tak beranjak jauh dari kitaran garis kemiskinan, tak terjamah oleh pendataan yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).
Baca selanjutnya...
posted by donnybu at
5:39 PM
Barangkali sudah saatnya pemahaman tentang peran dan fungsi teknologi informasi (TI) harus didekonstruksi. Anda tidak harus setuju dengan pemikiran saya. Karena jika Anda 100% setuju, maka sebenarnya tidak ada yang perlu didekonstruksi!
(Donny B.U. - dbu[at]ictwatch.com)
13 Comments:
Sangat mengerikan.
Kalau yang terjadi benar-benar seperti dalam film "enemy of the state" sangat mengerikan. sebuah mimpi buruk.
Kalau yang menjadi korban seorang pengacara masih bisa membela diri di hadapan hukum dan aturan,
bila yang menjadi korban orang biasa yang tidak tahu apa-apa?
bisa jadi setiap orang mempunyai kemungkinan untuk dijadikan kambing hitam "teroris"
Semoga segera terlahir pemerintahan yang bersih, dan pengelola negara yang bertanggungjawab.
By
Anonymous, At
7:35 PM
Penulis sudah punya NPWP atau belum? Sudah melaporkan SELURUH penghasilan dan menghitung pajaknya dengan benar atau belum?
Kalau sudah terimakasih, turut berpartisipasi menyumbang penerimaan negara yang sedang mengalami krisis ekonomi ini.
Mengelola puluhan juta database bukan perkara mudah, apalagi data itu dituntut harus up to date. Ini fakta, bukan meminta permakluman. Beruntunglah orang-orang yang sudah dibuatkan NPWP secara jabatan oleh DJP, mereka tidak perlu repot-repot mendaftarkan diri. Apalagi nantinya ada SIN, semua orang harus memiliki SIN.
Tentang kesalahan MINOR tersebut kan bisa diperbaiki (misalnya orang meninggal mendapat NPWP).
Semoga dengan adanya transparansi masyarakat dan pemerintah, Indonesia makin adil makmur dan sejahtera,
Anda bukan ENEMY of the state, melainkan anda adalah HERO of the state.
Amin?
---dari pegawai rendahan DJP---
By
Anonymous, At
8:22 PM
Melihat pengalaman2 yang sudah dipertontonkan dirjen pajak dan BPS, maka dapat disimpulkan bahwa betapa tidak profesionalnya orang2 yang mengelola database tersebut.
Apalagi mau di implementasikan SIN, bisa2 tambah amburadul aja negara kita. Bukan dikarenakan ketidakmampuan dlm hal penguasaan teknologi tetapi masalah mentality.
Saya pikir ada baiknya pembenahan didlm pemerintahan didahulukan drpd implementasi SIN.
Sudah menjadi rahasia umum, negara kita penuh dengan orang2 yg rakus harta dan kedudukan sehingga muncullah masalah korupsi dimana2.
Meng-implementasikan SIN sebenarnya tidak sulit tetapi bagaimana mentality pengelola SIN patut dipertanyakan.
Menurut saya sebaiknya pemerintah mengimplementasikan SIN setelah 90% korupsi dihancurkan dr bumi Indonesia. Saat ini banyak pihak menawarkan diri untuk ikut serta dalam pengadaan SIN baik dari dalam maupun luar negeri dan mereka mempunyai tujuan2 yg bervariasi dari yg baik sampai dengan yg busuk.
Harapan kita semua yang penting adalah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
By
Anonymous, At
8:29 PM
Yup, kesulitan memanajemen data tersebut memang bukan perkara mudah, saya ingat kejadian beberapa tahun lalu di kantor PLN di kota saya, saat kantor tersebut belum On Line. Saat itu pengiriman data ke kantor pusat didistribusikan dengan cara mengirimkan harddisknya.
Suatu saat harddisknya jatuh dan data harus diproses ulang, karena dilakukan secara tergesa-gesa, akhirnya data tersebut tertukar, sehingga orang yang tinggal di desa A harus bayar ke desa B dan orang desa C harus bayar ke desa E, dan sialnya jarak antar desa itu sangat berjauhan.
Sedikit kesalahan kecil pada Sistem Informasi Management bisa berakibat fatal bagi seluruh tatanan kehidupan yanga ada.
By
rosgani, At
8:35 PM
Nyambung sm temen yg masalah PLN punya...gw jg lg kerja di project PLN yang banyak berhubungan dengan data pelanggan...
Dari situ keliatan banget carut-marut 'perdataan' di Indonesia, dari sekian banyak banyak pendekatan, blm ada satupun konsep yg mendasar mengenai primary key yang dipakai dan disepakati
Data ini emang remeh temeh, dan sampah bagi semuanya, tp menjadi hal yang penting bagi semua hal di Indonesia, BPS sebagai yg punya gawe dengan data aja masih ga punya database, gmn yg laen yg urusannya bukan masalah data??
Dah waktunya tuh BPS punya muka yang mempunyai malu, jadi dikit2 mulai memikirkan cara pendataan, dan penyimpanan data yang akurat dan bagus demi Indonesia tercinta ini, bukan demi rupiah atau dolar yang tercinta seperti petinggi2 di kabinet dolar bersatu :D
FPR
By
Anonymous, At
10:05 PM
sebenernya kekhawatiran penulis wajar saja, jujur saja dept/lembaga mana sih di negeri ini yang ngga ada korupsinya...
comment "dari pegawai rendahan DJP" juga bukan suatu pembelaan diri dari lembaga yang sedang disorot abis.....
tapi menyembuhkan mental korupsi di negeri ini lebih penting, kalo tidak apapun positif suatu proyek yg akan direncanakan pasti tujuanya bukan untuk kesejahteraan rakyat,
tapi lebih sebagai kepetingan pihak penguasa atau keuntungan bisnis semata....
sudah saatnya rakyat menjadi pemilik negeri ini, karena selama ini siapapun yg berkuasa, merasa merekalah pemilik negeri ini
By
Anonymous, At
12:29 AM
saya sangat tertarik sekali dengan artikel anda sangat luar biasa, selama ini saya memang mau tau soal privacy terutama yg berkembang di Indonesia. Salam kenal saya akan add anda d FS :)
Ryker Marvyn Turangan
Personal Blog: www.rykers.tk or http://rykers.blogspot.com
By
Anonymous, At
12:54 AM
saya sangat tertarik sekali dengan artikel anda sangat luar biasa, selama ini saya memang mau tau soal privacy terutama yg berkembang di Indonesia. Salam kenal saya akan add anda d FS :)
Ryker Marvyn Turangan
Personal Blog: www.rykers.tk or http://rykers.blogspot.com
By
www.RYKERS.org, At
12:56 AM
mau tanya apa anda binusian juga, jika ia anda jur or angkatan brapa? saya adalah binusian
By
www.RYKERS.org, At
1:00 AM
artikel yang anda tulis bagus, membuka kesadaran bagi kita betapa pentingnya data identitas kita..dan saya setuju dengan pendapat anda bahwa pengelola database harus profesional dan bertanggung jawab..
By
Anonymous, At
12:52 AM
donny lagi ndobos yo? mending jalan-jalan ke pecasndahe aja, don. ditunggu ya!
By
Anonymous, At
1:11 AM
kerennnn..!!!
By
Anonymous, At
4:09 AM
nice info
By
lulu, At
1:03 AM
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home