Weekly Review: Carut-Marut .id dan IIX, It's All 'bout The Money? (updated ver. 2.0)

Senin , 26/09/2005 12:30 WIB
Weekly Review
Carut-Marut .id dan IIX, It's All 'bout The Money? (updated ver. 2.0)
Penulis: Donny B.U. - detikInet


(Weekly Review). Pengelolaan domain .id dan Indonesia Internet eXchange (IIX) sebagai aset komunitas, menjadi morat-marit. Bisa saja pihak-pihak yang bertikai dalam pengelolaan aset komunitas tersebut menyebutkan sejuta alasan untuk membungkus diri. Yang jelas, komunitas tak butuh sejuta alasan, kalau ujung-ujungnya hanya untuk pembenaran atas tingkah polah yang merugikan banyak orang.

Ketika komunitas Internet di dunia mulai bergerak agar hidungnya tidak terus-menerus dicucuk oleh suatu institusi tertentu yang hanya tunduk pada aturan pemerintah negara tertentu, di Indonesia yang terjadi malah sebaliknya.

Betot-membentot kepengurusan domain .id antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan pengelola Country-Code Top Level Domain (cc-tld) .id waktu itu, akhirnya harus berujung pada pengalihan kewenangan ke tangan pemerintah.

Sudah berulang kali pemerintah, dalam hal ini Ditjen Telematika Depkominfo, bersama dengan APJII menegaskan, bahwa pengalihan ini hanyalah sementara. Masalahnya, seberapa sementarakah yang namanya 'sementara' itu? Sebulan? Tiga bulan? Setahun? Ataukah sementara jumlah pengguna Internet masih belum dapat memenuhi target World Summit Information Society (WSIS) yang entah sampai kapan?


Tamak?

Ketamakan memang mengarah ke irasionalitas, mengaburkan pikiran sehat. Akhirnya banyak hal yang bisa terjadi lantaran sesuatu tidak disiapkan secara matang. Bagaimana mungkin, domain .id yang dimiliki dan dibesarkan oleh komunitas tersebut, akhirnya harus 'dikandangkan' ke tangan pemerintah? Dan, bagaimana mungkin pengalihan tersebut tanpa ada hitung-hitungan yang cermat tentang masa berlakunya, hingga dikembalikan lagi ke tangan komunitas?

Bahkan pengalihan tersebut diwarnai dengan intrik-intrik. Puncaknya adalah ketika aparat kepolisian dicoba digandeng oleh APJII. APJII, karena kedekatannya dengan kepolisian berdasarkan sejarah masa lalu, melakukan sowan seakan minta perlindungan. Modus yang sama juga terjadi kembali ketika situasi sedang memanas saat pengalihan infrastruktur IIX beberapa waktu lalu.

Ketika IIX sempat dimatikan oleh pengelola Internetindo Data Centra (IDC) Indonesia, sebuah perusahaan sentra data tempat IIX bersemayam selama beberapa tahun, maka malam harinya di lantai yang berbeda pada gedung yang sama, ada pertemuan khusus antara para pengurus APJII dengan pemerintah dan aparat kepolisian.

Kata orang, modus tersebut, yaitu meminta backingan kepada penguasa dan petugas keamanan, adalah salah satu strategi untuk melakukan intimidasi kepada pihak lawan. Apakah (intimidasi) itu yang dilakukan oleh APJII dengan menggandeng pemerintah dan aparat kepolisian? Mudah-mudahan saja tidak, karena saya yakin APJII masih punya akal sehat dan tidak tamak.


Persoalan .id

Dan kini, komunitas sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas domain .id dan IIX sudah menyatakan sikapnya. Dari belasan ribu nama domain tingkat dua berakhir .id yang, tak lebih dari 600-an saja yang baru melakukan daftar ulang ke situs Depkominfo. Entah karena Depkomifo dan APJII tidak piawai dalam berkomunikasi dengan komunitas, ataupun komunitasnya yang sudah kepalang kecewa.

APJII pun tampaknya lebih suka lempar batu sembunyi tangan, setelah akhirnya kepengurusan (pendaftaran ulang) domain .id jauh untuk dapat dikatakan berhasil. Setelah sebelumnya getol mengadakan acara jumpa pers dalam rangka meminta simpati komunitas ketika akan melengserkan CC-TLD sebagai pengelola domain .id, kini APJII lebih memilih diam seribu bahasa. Padahal belum tentu pengelolaan yang sekarang dijalankan, adalah lebih baik ketimbang sebelumnya.

Pun, pengelola CC-TLD juga sebenarnya tak bisa lepas tangan begitu saja. Meskipun kini kewenangannya sudah dikebiri habis-habisan, tetap saja sebagai sebuah institusi yang (pernah) mengelola aset komunitas, pihaknya harus melaporkan secara terbuka dan tertulis kepada publik.

Dengan demikian maka anomali-anomali masa lalu, jika pun ada, dapat segera di-clear-kan. Apalagi perputaran uang pengelolaan domain .id yang jumlahnya cukup besar selama ini, sejatinya membutuhkan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

Dalam satu kesempatan, APJII secara tegas bersedia blak-blakan membuka hitung-hitungan pendapatannya dari domain .id. Seperti telah diketahui, antara APJII dan CC-TLD pernah bekerjasama dalam hal pengelolaan uang dari domain .id, dengan sistem bagi hasil 50-50.

Para pemilik nama domain .id ketika itu harus membayar domainnya ke rekening APJII, sebagai pihak yang mengirimkan tagihan. Setelah dana masuk ke rekening APJII, pajak dibayarkan, kemudian dibagi dua. 50% masuk ke CC-TLD melalui rekening pribadi milik pengelolanya, sedangkan 50%-nya lagi menjadi hak APJII


Persoalan IIX

Lalu bagaimana dengan pengelolaan IIX? Setali tiga uang. Toh menurut kabar terakhir, IIX yang terpaksa pindah dari IDC ke lantai 8 Gedung Cyber tempat APJII bercokol, tak banyak diminati oleh para pengelola Internet Service Provider (ISP).

Apakah benar bahwa IIX tersebut seakan dipindah-paksakan? Menurut kabar yang berkembang, memang demikian adanya. Kepindahan tersebut 'terpaksa' dilakukan oleh APJII lantaran pihak IDC tak ingin lagi tempatnya ditumpangi oleh IIX. Ini pun tak jelas apa alasannya.

Padahal, konon IDC sempat memperoleh keuntungan dengan adanya IIX ketika itu. Salah satu keuntungan tersebut, menurut beberapa sumber, adalah dari sisi peningkatan citra bisnisnya sebagai sebuah perusahaan pengelola data center, yang didalamnya terdapat pula sentral Internet Indonesia, alias IIX tersebut.

Salah satu kemungkinan ogahnya IDC menjadi tempat mangkalnya IIX lebih lama lagi, menurut beberapa sumber, lantaran APJII sempat mencetuskan gagasan akan melakukan 'komersialiasi' atas penggunaan IIX oleh para ISP.

Konsep 'komersialiasi' inilah, yang sebenarnya juga belum matang digodok APJII, membuat beberapa pendiri IIX, yang salah satunya adalah pengelola IDC, menjadi keberatan. Pasalnya mereka beranggapan bahwa IIX, sebagai sebuah simbol semangat kebersamaan dan kegotong-royongan, tidaklah patut untuk dikomersialisasikan, apapun bentuknya.

Menurut versi APJII, sebenarnya yang dimaksud dengan 'komersialiasi' tersebut tak lebih dari sekedar menarik 'management fee' dari para ISP. Tujuannya lantaran untuk menjaga tingkat kualitas layanan, pada titik tertentu nyaris tidak mungkin tanpa biaya, alias 'gratisan'.

Lantaran tidak adanya kesepahaman atas konsep 'komersialiasi', dan beberapa ketidaksepahaman lainnya antara IDC dan APJII, maka mereka sepakat untuk tidak sepakat. And the rest is history...


Faktanya kini, para ISP justru lebih berminat untuk menyambungkan jaringannya ke Open Internet eXchange Point (Open IXP), sebuah infrastruktur serupa IIX, yang dibangun secara swadaya dan gotong-royong oleh komunitas Internet Indonesia.

Lepas dari banyaknya dugaan bahwa Open IXP lahir lantaran adanya motif bisnis tertentu, yang jelas lokasi fisiknya tak beda jauh dengan tempat IIX sebelumnya, alias tetap di IDC. Pihak IDC pun menegaskan bahwa keberadaan Open IXP ditempatnya tidak ada kaitannya dengan motivasi bisnis IDC dalam bentuk apapun. Bahkan lokasinya di IDC, menurut pengelola IDC, tak lain karena permintaan para administrator Open IXP yang jumlahnya konon mencapai 15 orang.

Dan kini hanya tinggal segelintir ISP saja yang belum terkoneksi ke Open IXP ini. Dan dikabarkan pula bahwa ISP tersebut adalah milik para pengurus APJII yang memang lantang meminta IIX dipindahkan dari IDC. Tetapi menurut kabar terakhir, secara perlahan memang mulai ada penambahan jumlah ISP yang terkoneksi dengan IIX. Meskipun demikian, hingga kini tetap saja pengguna Open IXP jumlahnya masih jauh di atas pengguna IIX.

Beberapa pihak yang terkait dengan kisruh IIX vs Open IPX kini 'sakit gigi', tak lagi mau banyak bicara. Alasannya? Pemerintah pernah 'mengancam' apabila suasana terus memanas, maka persoalan 'exchange' akan ditarik ke tangannya. Demikian seperti disampaikan seorang sumber kepada penulis.

Masalahnya kalau sampai persoalan 'exchange' turut ditarik ke tangan pemerintah, seperti sudah terjadi dengan domain .id, maka apalagi kebanggaan yang tersisa dari komunitas Internet Indonesia?


Langkah Mundur?

Jelas sudah, bahwa selama ini ternyata komunitas hanya dianggap aset yang berharga ketika mereka menyetor sekian rupiah ke pundi-pundi pihak tertentu. Komunitas menjadi tidak ada nilainya sama sekali, ketika ketamakan menutupi rasionalitas.

Benar-benar suatu langkah mundur ketika sebuah komunitas ternyata lebih memilih untuk menyerahkan pengelolaan asetnya kepada pihak lain, lantaran bukannya tak sanggup mengelola, tetapi karena antar sesama anggota komunitas lebih sibuk cakar-cakaran dan menggalang intrik.

Pun menjadi contoh yang menarik, ketika suatu keadaan dipaksakan dengan cara intimidasi dengan meminta backing dari pihak-pihak tertentu, maka komunitas akan berontak dengan caranya sendiri. Sesuatu yang dipaksakan memang pada akhirnya tidak akan populer.

Dan memang, komunitas telah menentukan sikapnya. Tercermin dengan minimnya para pendaftar ulang domain .id hingga saat ini dan terpilihnya Open IXP sebagai sentral Internet Indonesia secara 'de facto'.

Meskipun demikian, sulit rasanya untuk meyakinkan komunitas bahwa carut-marut pengelolaan domain .id dan IIX selama ini lepas dari persoalan fulus.


It's All 'bout The Money

Mungkin tak salah apabila kita simak uraian Meja, biduanita kenamaan dalam lagunya yang berjudul 'It's All 'bout The Money' :

Its all about the money,
its all about the dum dum duh dee dum dum.
I dont think its funny.
To see us fade away.
Its all about the money,
its all about the dum dum duh dee dum dum.
and I think we got it all wrong anyway.

We find stranges ways,
of showing them how much we really care.
When in fact we dont seem to care at all.
This pretty world is gettin out of hand.
So tell me how we failed to understand.