Weekly Review: Carut-Marut .id dan IIX, It's All 'bout The Money? (updated ver. 2.0)

Senin , 26/09/2005 12:30 WIB
Weekly Review
Carut-Marut .id dan IIX, It's All 'bout The Money? (updated ver. 2.0)
Penulis: Donny B.U. - detikInet


(Weekly Review). Pengelolaan domain .id dan Indonesia Internet eXchange (IIX) sebagai aset komunitas, menjadi morat-marit. Bisa saja pihak-pihak yang bertikai dalam pengelolaan aset komunitas tersebut menyebutkan sejuta alasan untuk membungkus diri. Yang jelas, komunitas tak butuh sejuta alasan, kalau ujung-ujungnya hanya untuk pembenaran atas tingkah polah yang merugikan banyak orang.

Ketika komunitas Internet di dunia mulai bergerak agar hidungnya tidak terus-menerus dicucuk oleh suatu institusi tertentu yang hanya tunduk pada aturan pemerintah negara tertentu, di Indonesia yang terjadi malah sebaliknya.

Betot-membentot kepengurusan domain .id antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan pengelola Country-Code Top Level Domain (cc-tld) .id waktu itu, akhirnya harus berujung pada pengalihan kewenangan ke tangan pemerintah.

Sudah berulang kali pemerintah, dalam hal ini Ditjen Telematika Depkominfo, bersama dengan APJII menegaskan, bahwa pengalihan ini hanyalah sementara. Masalahnya, seberapa sementarakah yang namanya 'sementara' itu? Sebulan? Tiga bulan? Setahun? Ataukah sementara jumlah pengguna Internet masih belum dapat memenuhi target World Summit Information Society (WSIS) yang entah sampai kapan?


Tamak?

Ketamakan memang mengarah ke irasionalitas, mengaburkan pikiran sehat. Akhirnya banyak hal yang bisa terjadi lantaran sesuatu tidak disiapkan secara matang. Bagaimana mungkin, domain .id yang dimiliki dan dibesarkan oleh komunitas tersebut, akhirnya harus 'dikandangkan' ke tangan pemerintah? Dan, bagaimana mungkin pengalihan tersebut tanpa ada hitung-hitungan yang cermat tentang masa berlakunya, hingga dikembalikan lagi ke tangan komunitas?

Bahkan pengalihan tersebut diwarnai dengan intrik-intrik. Puncaknya adalah ketika aparat kepolisian dicoba digandeng oleh APJII. APJII, karena kedekatannya dengan kepolisian berdasarkan sejarah masa lalu, melakukan sowan seakan minta perlindungan. Modus yang sama juga terjadi kembali ketika situasi sedang memanas saat pengalihan infrastruktur IIX beberapa waktu lalu.

Ketika IIX sempat dimatikan oleh pengelola Internetindo Data Centra (IDC) Indonesia, sebuah perusahaan sentra data tempat IIX bersemayam selama beberapa tahun, maka malam harinya di lantai yang berbeda pada gedung yang sama, ada pertemuan khusus antara para pengurus APJII dengan pemerintah dan aparat kepolisian.

Kata orang, modus tersebut, yaitu meminta backingan kepada penguasa dan petugas keamanan, adalah salah satu strategi untuk melakukan intimidasi kepada pihak lawan. Apakah (intimidasi) itu yang dilakukan oleh APJII dengan menggandeng pemerintah dan aparat kepolisian? Mudah-mudahan saja tidak, karena saya yakin APJII masih punya akal sehat dan tidak tamak.


Persoalan .id

Dan kini, komunitas sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas domain .id dan IIX sudah menyatakan sikapnya. Dari belasan ribu nama domain tingkat dua berakhir .id yang, tak lebih dari 600-an saja yang baru melakukan daftar ulang ke situs Depkominfo. Entah karena Depkomifo dan APJII tidak piawai dalam berkomunikasi dengan komunitas, ataupun komunitasnya yang sudah kepalang kecewa.

APJII pun tampaknya lebih suka lempar batu sembunyi tangan, setelah akhirnya kepengurusan (pendaftaran ulang) domain .id jauh untuk dapat dikatakan berhasil. Setelah sebelumnya getol mengadakan acara jumpa pers dalam rangka meminta simpati komunitas ketika akan melengserkan CC-TLD sebagai pengelola domain .id, kini APJII lebih memilih diam seribu bahasa. Padahal belum tentu pengelolaan yang sekarang dijalankan, adalah lebih baik ketimbang sebelumnya.

Pun, pengelola CC-TLD juga sebenarnya tak bisa lepas tangan begitu saja. Meskipun kini kewenangannya sudah dikebiri habis-habisan, tetap saja sebagai sebuah institusi yang (pernah) mengelola aset komunitas, pihaknya harus melaporkan secara terbuka dan tertulis kepada publik.

Dengan demikian maka anomali-anomali masa lalu, jika pun ada, dapat segera di-clear-kan. Apalagi perputaran uang pengelolaan domain .id yang jumlahnya cukup besar selama ini, sejatinya membutuhkan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

Dalam satu kesempatan, APJII secara tegas bersedia blak-blakan membuka hitung-hitungan pendapatannya dari domain .id. Seperti telah diketahui, antara APJII dan CC-TLD pernah bekerjasama dalam hal pengelolaan uang dari domain .id, dengan sistem bagi hasil 50-50.

Para pemilik nama domain .id ketika itu harus membayar domainnya ke rekening APJII, sebagai pihak yang mengirimkan tagihan. Setelah dana masuk ke rekening APJII, pajak dibayarkan, kemudian dibagi dua. 50% masuk ke CC-TLD melalui rekening pribadi milik pengelolanya, sedangkan 50%-nya lagi menjadi hak APJII


Persoalan IIX

Lalu bagaimana dengan pengelolaan IIX? Setali tiga uang. Toh menurut kabar terakhir, IIX yang terpaksa pindah dari IDC ke lantai 8 Gedung Cyber tempat APJII bercokol, tak banyak diminati oleh para pengelola Internet Service Provider (ISP).

Apakah benar bahwa IIX tersebut seakan dipindah-paksakan? Menurut kabar yang berkembang, memang demikian adanya. Kepindahan tersebut 'terpaksa' dilakukan oleh APJII lantaran pihak IDC tak ingin lagi tempatnya ditumpangi oleh IIX. Ini pun tak jelas apa alasannya.

Padahal, konon IDC sempat memperoleh keuntungan dengan adanya IIX ketika itu. Salah satu keuntungan tersebut, menurut beberapa sumber, adalah dari sisi peningkatan citra bisnisnya sebagai sebuah perusahaan pengelola data center, yang didalamnya terdapat pula sentral Internet Indonesia, alias IIX tersebut.

Salah satu kemungkinan ogahnya IDC menjadi tempat mangkalnya IIX lebih lama lagi, menurut beberapa sumber, lantaran APJII sempat mencetuskan gagasan akan melakukan 'komersialiasi' atas penggunaan IIX oleh para ISP.

Konsep 'komersialiasi' inilah, yang sebenarnya juga belum matang digodok APJII, membuat beberapa pendiri IIX, yang salah satunya adalah pengelola IDC, menjadi keberatan. Pasalnya mereka beranggapan bahwa IIX, sebagai sebuah simbol semangat kebersamaan dan kegotong-royongan, tidaklah patut untuk dikomersialisasikan, apapun bentuknya.

Menurut versi APJII, sebenarnya yang dimaksud dengan 'komersialiasi' tersebut tak lebih dari sekedar menarik 'management fee' dari para ISP. Tujuannya lantaran untuk menjaga tingkat kualitas layanan, pada titik tertentu nyaris tidak mungkin tanpa biaya, alias 'gratisan'.

Lantaran tidak adanya kesepahaman atas konsep 'komersialiasi', dan beberapa ketidaksepahaman lainnya antara IDC dan APJII, maka mereka sepakat untuk tidak sepakat. And the rest is history...


Faktanya kini, para ISP justru lebih berminat untuk menyambungkan jaringannya ke Open Internet eXchange Point (Open IXP), sebuah infrastruktur serupa IIX, yang dibangun secara swadaya dan gotong-royong oleh komunitas Internet Indonesia.

Lepas dari banyaknya dugaan bahwa Open IXP lahir lantaran adanya motif bisnis tertentu, yang jelas lokasi fisiknya tak beda jauh dengan tempat IIX sebelumnya, alias tetap di IDC. Pihak IDC pun menegaskan bahwa keberadaan Open IXP ditempatnya tidak ada kaitannya dengan motivasi bisnis IDC dalam bentuk apapun. Bahkan lokasinya di IDC, menurut pengelola IDC, tak lain karena permintaan para administrator Open IXP yang jumlahnya konon mencapai 15 orang.

Dan kini hanya tinggal segelintir ISP saja yang belum terkoneksi ke Open IXP ini. Dan dikabarkan pula bahwa ISP tersebut adalah milik para pengurus APJII yang memang lantang meminta IIX dipindahkan dari IDC. Tetapi menurut kabar terakhir, secara perlahan memang mulai ada penambahan jumlah ISP yang terkoneksi dengan IIX. Meskipun demikian, hingga kini tetap saja pengguna Open IXP jumlahnya masih jauh di atas pengguna IIX.

Beberapa pihak yang terkait dengan kisruh IIX vs Open IPX kini 'sakit gigi', tak lagi mau banyak bicara. Alasannya? Pemerintah pernah 'mengancam' apabila suasana terus memanas, maka persoalan 'exchange' akan ditarik ke tangannya. Demikian seperti disampaikan seorang sumber kepada penulis.

Masalahnya kalau sampai persoalan 'exchange' turut ditarik ke tangan pemerintah, seperti sudah terjadi dengan domain .id, maka apalagi kebanggaan yang tersisa dari komunitas Internet Indonesia?


Langkah Mundur?

Jelas sudah, bahwa selama ini ternyata komunitas hanya dianggap aset yang berharga ketika mereka menyetor sekian rupiah ke pundi-pundi pihak tertentu. Komunitas menjadi tidak ada nilainya sama sekali, ketika ketamakan menutupi rasionalitas.

Benar-benar suatu langkah mundur ketika sebuah komunitas ternyata lebih memilih untuk menyerahkan pengelolaan asetnya kepada pihak lain, lantaran bukannya tak sanggup mengelola, tetapi karena antar sesama anggota komunitas lebih sibuk cakar-cakaran dan menggalang intrik.

Pun menjadi contoh yang menarik, ketika suatu keadaan dipaksakan dengan cara intimidasi dengan meminta backing dari pihak-pihak tertentu, maka komunitas akan berontak dengan caranya sendiri. Sesuatu yang dipaksakan memang pada akhirnya tidak akan populer.

Dan memang, komunitas telah menentukan sikapnya. Tercermin dengan minimnya para pendaftar ulang domain .id hingga saat ini dan terpilihnya Open IXP sebagai sentral Internet Indonesia secara 'de facto'.

Meskipun demikian, sulit rasanya untuk meyakinkan komunitas bahwa carut-marut pengelolaan domain .id dan IIX selama ini lepas dari persoalan fulus.


It's All 'bout The Money

Mungkin tak salah apabila kita simak uraian Meja, biduanita kenamaan dalam lagunya yang berjudul 'It's All 'bout The Money' :

Its all about the money,
its all about the dum dum duh dee dum dum.
I dont think its funny.
To see us fade away.
Its all about the money,
its all about the dum dum duh dee dum dum.
and I think we got it all wrong anyway.

We find stranges ways,
of showing them how much we really care.
When in fact we dont seem to care at all.
This pretty world is gettin out of hand.
So tell me how we failed to understand.

Weekly Review: Selain Alas Kaki, Titipkan Saja Ponsel Anda...

Senin , 19/09/2005 12:30 WIB
Weekly Review: Selain Alas Kaki, Titipkan Saja Ponsel Anda...
Penulis: Donny B.U. - detikInet

(Weekly Review). Dari sekian banyak bebunyian yang ternyata bisa sekaligus dirindukan dan dibenci, adalah suara dering ponsel. Tak percaya? Coba saja bayangkan, ketika perhatian Anda sedang fokus pada sebuah adegan film yang lagi seru-serunya di bioskop, tiba-tiba tak jauh dari tempat Anda duduk terdengar nada ponsel. Buyar sudah konsentrasi Anda.

Apesnya lagi kalau siempunya ponsel tersebut menyempatkan diri untuk berhalo-halo di dalam ruangan, sembari film masih berjalan! Kondisi dan mood Anda yang perlahan terbawa oleh isi film, luluh-lantak. Rasannya ingin kita seret saja dia keluar ruangan.

Memang banyak manusia yang kurang beradab dalam menggunakan teknologi, termasuk ponsel. Tetapi memang demikian adanya, ketika dering ponsel kerap membuat orang terlena, terhipnotis, terpukau. Tak peduli lagi berkendara di jalan tol, mungkin kita lebih memilih untuk menerima panggilan yang masuk ketimbang mengabaikannya dan menunda untuk berponsel ria hingga mobil berhenti.

Lepas apakah kita menggunakan hands-free atau tidak, tetap saja berbincang melalui ponsel mengurangi konsentrasi dalam mengemudi. Dalam kondisi tersebut, setiap deringan ponsel (yang kemudian dijawab) nilainya setara dengan keselamatan jiwa diri kita atau orang lain. Hal tersebut sama saja dengan kebiasaan orang menerima telepon saat sedang macet atau berhenti di lampu merah, yang sama saja dengan menyebar undangan kepada para 'kapak merah'


Kabin Pesawat

Jadi apakah ponsel sebaiknya dimatikan sesaat sebelum berkendara, persis seperti akan masuk ke dalam pesawat? Wah, padahal untuk hal yang terakhir tersebut, kita pun masih gagap. Padahal sudah jelas-jelas aturannya, sesaat sebelum masuk ke pesawat, ponsel harus dimatikan. Tidak ada tawar menawar.

Payahnya, masih sering saya jumpai penumpang yang masih sempat berhalo-halo di dalam pesawat, sembari menunggu pintu pesawat benar-benar ditutup oleh awak kabin. Atau sering juga, ketika ban pesawat baru saja menyentuh bumi dan masih belum berhenti sempurna, serentak bunyi SMS seakan bersautan dari ujung ke ujung kabin.

Padahal sudah jelas-jelas ditegaskan oleh para awak kabin dan di dokumen keselamatan, bahwa ponsel adalah haram hukumnya untuk dihidupkan selama di dalam pesawat.

Suatu ketika, dalam suatu perjalanan ke satu daerah, saya sempat melakukan kekonyolan serupa. Ketika pesawat yang saya tumpangi sedang taxiing menuju ke runway, tiba-tiba ponsel disaku baju saya berbunyi. Ada SMS masuk! Celaka, saya lupa mematikan ponsel tersebut.

Walhasil, seluruh mata seluruh penumpang disekitar menghujam tajam ke saya. Merah padamlah muka saya, malu. Apalagi sejurus kemudian awak kabin berbicara melalui interkom kabin, menegur 'penumpang' yang masih menghidupkan ponselnya. Habis sudah.....

Terlihat Sibuk

Tetapi itu (mudah-mudahan) masih belum seberapa. Dalam kali lain saya bersama dengan seorang sahabat saya, Onno W. Purbo, melakukan perjalanan kembali ke Jakarta dari Semarang menggunakan pesawat. Ketika mendarat dengan selamat di Soekarno-Hatta, entah mengapa dia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan ponselnya.

Kemudian dia cengar-cengir ke saya, seraya menunjukkan ponselnya. Alamak, rupanya dia lupa mematikan ponselnya sepanjang perjalanan Semarang - Jakarta!

Para pengguna ponsel di Indonesia mungkin memang dilahirkan untuk sibuk, atau setidaknya terlihat sibuk. Bunyi dering ponsel seakan panggilan yang tak boleh tidak, harus diterima saat itu juga. Beberapa minggu lalu saya sempat terkesima, ketika menghadiri acara prosesi pemakaman di Kalibata, ada yang tidak mematikan ponselnya.

Mungkin lupa. Tetapi kok rasanya tetap saja keterlaluan, ketika dalam keheningan dan sayup-sayup terdengar kumandang irama pemakaman melalui terompet, tiba-tiba ponsel berbunyi, merusak kekhidmatan. Monophonic pula.

Tempat lain yang saya rasa tidak cocok untuk terdengar bunyi ponsel adalah di rumah ibadah, semisal Masjid. Ketika salah seorang jemaah sedang melakukan shalat, demikian ketika suatu kala saya sempat memperhatikan, ponsel di pinggangnya berbunyi.

Saya tak sempat bertanya ke dia, apakah bisa khusyuk berkomunikasi dengan penciptanya, ketika salah satu alat komunikasi keduniawiannya berdering tak henti. Apa mungkin perlu, selain penitipan alas kaki, juga ada penitipan ponsel di Masjid?



( baca selengkapnya di detikINET... )

Weekly Review: Pakai Saja Domain .com!

Senin , 12/09/2005 11:40 WIB
Weekly Review: Pakai Saja Domain .com!
Penulis: Donny B.U. - detikInet

(Weekly Review). Pilih saja domain .com! Bisa jadi itulah pilihan yang paling logis saat ini, ketika para punggawa Internet di Indonesia lebih sibuk kasak-kusuk. Bayangkan saja, sudah hampir dua minggu ini pelayanan pengurusan domain .id nyaris mati suri, kalau tidak ingin dikatakan babak-belur.

Urusannya mungkin sepele, yaitu ketika Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merasa bahwa kewenangan pengurusan domain .id harusnya tidak berada di tangan Budi Rahardjo cs. yang mengklaim dirinya sebagai pihak yang ditunjuk oleh Internet Corporation for Assigned Names and Number (ICANN), sebuah institusi nirlaba yang menangani manajemen domain Internet global.

Mungkin lantaran gerah di-obok-obok, Budi sebagai koordinator Country-Code Top Level Domain (CC-TLD) domain .id saat itu akhirnya menyerah dan melepaskan kewenangannya dalam manajemen domain .id. Padahal pertengahan 2004 silam, Budi pernah berencana untuk mengalihkan pengelolaan domain .id kepada Persekutuan Perdata Pengelola Domain Internet Indonesia (PPPDII). PPPDI waktu itu direncanakan sebagai registry saja, alias manajemen di 'belakang layar'.

Sedangkan untuk proses pendaftarannya akan dilepas kepada beberapa pihak ketiga, sebagai registrar. Sayangnya, dalam proses seleksi registrar ini pun tak mulus. APJII yang sempat menjadi salah satu calon registrar, entah mengapa terdepak.

Dari situlah maka kondisi mulai memanas. Urusannya hingga tarik-menarik soal pengelolaan keuangan domain .id antara APJII dan CC-TLD yang berbuntut pada keluarnya petisi untuk menyeret Budi ke polisi atas sangkaan penggelapan. Usulan PPPDI pun dimentahkan oleh APJII, dengan mengedepankan usulan pembentukan institusi nirlaba berbadan hukum untuk pengurusan domain .id.

Mungkin agar tak tampak terlalu ingin menang sendiri, APJII pun menawarkan kepada Budi untuk nantinya duduk dalam institusi tersebut. Tetapi Budi terlanjur patah arang, and the rest is history...


Tak Becus

Kondisi saat ini, per 1 September 2005 CC-TLD telah menyerahkan pengelolaan nama domain .id kepada Departemen Komunikasi dan Informasi, dalam hal ini kepada Dirjen Aplikasi dan Telematika, Cahyana Ahmadjayadi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan final antara APJII dan CC-TLD. Tetapi ternyata penyerahan tersebut adalah awal dari permasalahan berikutnya.

Seperti pernah disampaikan oleh Cahyana, Budi baru menyerahkan zone file-nya saja. Zone file adalah berkas digital yang berfungsi dalam alokasi pengalamatan nomor Internet Protocol, domain, sub-domain dan server e-mail. Sedangkan untuk database domain .id, yang menjadi tulang-punggung administrasi .id selama ini, masih tertahan di Budi.

Sengaja ditahan? Tak jelas juga. Yang jelas, apa yang kemudian dirasakan oleh para pengguna dan konsumen domain .id belakangan ini adalah lantaran pihak yang bertikai tak becus dalam bernegosiasi. Para pengguna domain .id mulai berteriak, karena mereka tidak tahu lagi harus dengan siapa jika ada permasalahan.

Belum lagi para calon pendaftar domain baru, sementara ini pilihannya hanya menunggu hingga administrasi domain .id kembali pulih, atau memakai domain .com

Intimidasi dalam berbagai bentuk kerap mewarnai peralihan pengelolaan domain .id. Hanya segelintir orang saja yang masih waras berpikir, bahwa domain .id adalah aset bangsa, milik masyarakat.

Jangan sampai karena urusan gengsi segelintir pihak, apalagi ditambah dengan silaunya uang dari domain .id yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan, maka kita harus mengorbankan (kebanggaan atas) identitas nasional kita!

Weekly Review: Undangan Pernikahan Kok Hanya 160 Karakter...

Senin , 05/09/2005 01:20 WIB
Weekly Review: Undangan Pernikahan Kok Hanya 160 Karakter...
Penulis: Donny B.U. - detikInet

Jakarta, (Weekly Review). Salah seorang rekan saya di ICT Watch berencana akan menempuh hidup baru, atawa menikah, minggu depan. Melalui ponselnya, beberapa hari silam dia mengabarkan hal tersebut, sekaligus mengundang saya untuk menghadiri resepsinya. "Mana undangannya?" demikian tukas saya.

Lho, padahal dia menghubungi saya tersebut adalah untuk mengundang. Tetapi anehnya, saya tidak (mau) merasa telah diundang, jika belum menerima yang namanya surat undangan dalam bentuk fisik.

Padahal saya termasuk salah satu penganut faham paperless ataupun less paper dalam aktifitas sehari-hari. Kalau memang bisa menggunakan e-mail atau SMS, mengapa harus repot-repot menggunakan kertas? Apalagi untuk urusan-urusan komunikasi yang sepele. Sepele? Tidak juga. Saya banyak melakukan diskusi hal-hal yang jauh jika dikatakan sepele dengan menggunakan e-mail.

Penjajagan kerjasama misalnya, mayoritas saya lakukan menggunakan e-mail. Saling bertemu tatap-muka paling hanya untuk finalisasi, lobi-lobi dan ngopi-ngopi. Pun kepastian tempat dan waktunya, dikoordinasikan melalui SMS. Jadi, tak ada yang salah bukan berkomunikasi dengan e-mail dan SMS?

Tapi kok ya rasanya masih kurang sreg jika ada yang mengundang resepsi pernikahan menggunakan kedua sarana tersebut. Saya butuh yang tercetak di atas kertas! Maaf, untuk yang satu ini saya memang agak kolot dan konservatif.


Undangan

Sekedar berbagi cerita bahwa saya tidaklah kontra dengan TI untuk urusan pernikahan, waktu resepsi pernikahan saya beberapa tahun silam, saya sempat membuat situs khusus. Di situs yang masih online hingga kini tersebut, waktu itu saya lengkapi dengan fitur web cam yang menayangkan prosesi acara di pelaminan saat hari 'h' secara live. Terdapat pula informasi tempat dan lokasi resepsi, lengkap dengan petanya. Ada pula 'buku tamu' dan informasi-informasl iannya.

Tetapi situs tersebut tidak saya fungsikan sebagai undangan. Peran situs tersebut hanyalah sebagai 'perpanjangan tangan' atmosfer acara tersebut. Sehingga sahabat-sahabat saya yang berhalangan untuk hadir, dapat tetap 'hadir' dalam prosesi pernikahan saya, tanpa harus beranjak dari depan komputernya. Undangan? Tetap telah terkirim versi cetaknya.

Bicara lebih lanjut soal undangan pernikahan, salah satu sahabat lama saya di Bandung pernah melakukan hal yang menurut saya agak konyol. Lama tak bersua, suatu ketika saya mendengar kabar dari rekannya, bahwa dia telah menemukan pria idamannya, dan memutuskan akan menikah selang beberapa lama kemudian. Karena nomor ponsel sahabat saya tersebut sudah ganti, dan sialnya saya tidak punya nomor yang baru, ya sudah saya titip pesan saja ke rekannya tersebut.

"Tolong sampaikan ke dia , sombong sekali nikah nggak ngundang-ngundang", begitu pesan saya. Beberapa pekan berlalu. Saya juga sudah lupa dengan rencana pernikahan tersebut. Sampai pada suatu ketika, saya mendapat kabar lagi bahwa pernikahan tersebut sudah dilangsungkan beberapa hari silam. Lho kok saya akhirnya benar-benar tidak diundang?

Rupanya sahabat saya tersebut sebenarnya sudah mengundang saya, tetapi melalui Internet. Pasalnya, mungkin masih lebih baik jika melalui e-mail, tetapi rupanya dia mengundang saya menggunakan fasilitas send a message di Friendster! Padahal saya memeriksa account Friendster saya paling satu-dua minggu sekali. Alamak...

Mau tidak mau, hingga kini saya tetap menggunakan standar ganda untuk urusan komunikasi menggunakan teknologi informasi (TI), baik Internet ataupun ponsel. Bagi saya, ada hal-hal yang akan lebih baik jika dikomunikasikan tanpa menggunakan TI, khususnya untuk hal yang sakral semisal resepsi pernikahan tersebut.


Esensi

Bicara tentang sakralisme dan TI, pada awal 2004 silam saya pernah menulis kritikan terkait dengan ritual orang berkirim pesan selamat atas perayaan suatu hari besar keagamaan tertentu melalui SMS.

Waktu itu saya menulis bahwa ada sekian puluh juta fungsi hati (perasaan) manusia yang dialihkan ke jempol tangan untuk melakukan ritual komunikasi antar manusia. Tradisi mengirimkan kartu ucapan sudah mulai pupus, setidaknya bagi kebanyakan penghuni dan pekerja di kota metropolitan seperti Jakarta ini.

Ritual menulis nama dan alamat menggunakan pena, tergantikan dengan sekedar lirikan mata pada layar ponsel. Ritual menempelkan perangko menggunakan lem dan mengantarkan surat ke kantor pos, tergantikan oleh 'tarian' jempol pada tombol ponsel.

Tanpa disadari, sebenarnya kita telah mengurangi nilai dan esensi 'sentuhan manusia' dalam komunikasi yang menggunakan SMS tersebut. Kita tak lagi dikuatirkan dengan sampai tidaknya pesan, sepanjang di ponsel kita terbaca 'sent' ataupun 'delivered'. Pun, kita tidak terlalu peduli apakah pesan tersebut akan dibaca sampai habis, disimpan ataukah langsung dihapus oleh penerimanya. Langsung dihapus? Bisa saja, karena isi pesannya nyaris sama dengan sekian puluh atau sekian ratus pesan yang lain. Persis seperti template, hanya diubah nama pengirimnya saja, lalu di-forward kesana-kemari.


Itulah mengapa saya hingga kini masih percaya, bahwa tidak semua komunikasi antar-manusia yang esensinya bisa tergantikan dengan TI. Pun walau akhirnya nanti zaman akan membuktikan lain. Oh ya, beberapa hari lalu saya menerima (lagi) sebuah undangan pernikahan melalui SMS. Saya tidak habis pikir, menyampaikan suatu berita gembira (Insya Allah) seumur hidup sekali, kok mau-maunya dibatasi oleh 160 karakter saja.


Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, mohon kiranya undangan pernikahan yang disampaikan bukan berupa SMS ataupun e-mail....